HUKUM BPJS MENURUT SYARIAT ISLAM
.

Alhamdulillah
Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in
.

HUKUM BPJS Ust. Erfandoni Tarmizi 20Mb
https://app.box.com/s/2jph70ntcmomuc9afo7nz2lwuvvl2k9f


HUKUM BPJS Ust. Kholis Syamhudi


HUKUM BPJS ust. Erwandi Tarmizi


Bag1:Bag2


Kajian BPJS Ust Erwandi & Dr.Arifuddin


=.
BAGAIMANA PERMULAAN WAHYU TURUN KEPADA RASULULLAH ﷺ ? BAG.1 Ust. Abdul Hakim Amir Abdat 32Mb
https://app.box.com/s/kl7hjfz24pnupfwe97505z75iun41vo7
BAGAIMANA PERMULAAN WAHYU TURUN KEPADA RASULULLAH ﷺ ? BAG.2 Ust. Abdul Hakim Amir Abdat 24Mb
https://app.box.com/s/stoikng5hos6vc52704uxk0g5vd8485o
HUKUM BPJS Ust. Erfandoni Tarmizi 20Mb
https://app.box.com/s/2jph70ntcmomuc9afo7nz2lwuvvl2k9f
(Malas Beribadah) – Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A. (21Mb)
https://app.box.com/s/mfj02xjr91cj36djf39jdx0jx9s7yk30
MENJAGA KEHORMATAN WANITA: HARAMNYA
MENDENGARKAN MUSIK Ust. Dahrul Palihin (22Mb)
https://app.box.com/s/edcipscil958hjgtjbeix197ppdbbo68
Ketika Ruh Dicabut – Ustadz Muhammad Thamrin, Lc (22Mb)
https://app.box.com/s/zxygby4urcpy6tqjadq2prb292b8bnqf
Cari Dunia dengan Amal Akhirat – Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A (16Mb)
https://app.box.com/s/jt50jurw9jrqyrjkijlh317vkejcxkmt
Kebangkitan Islam: Ketetapan & Arahan-Arahannya – Ustadz Ainurrofiq, Lc (18Mb)
https://app.box.com/s/6s10tajvijt4vmezjwqbkeg77kwdkqxk
Beramal Stelah Mati – Ustadz Dr. Firanda
Andirja, M.A.
https://app.box.com/s/9qhwwvenko5z7qz9ow6timxu2ca45qxl
Ustadz Abdurrahman Al Atsary – Beberapa Hal yang Harus Dijauhi Kaum Muslimin
https://app.box.com/s/iwhwlxrpvj55802mwocrccsmayqhqf8s
Menjadi Manusia Yang Terbaik – Ustadz Dr.Muhammad Nur Ihsan.MA (14Mb)
https://app.box.com/s/dzturfenagar4zwms821ad6niw74fbda
“Muhasabah Atas Musibah Yang Menimpa Ummah” Ust. Abu Hanifah Yasin (13Mb)
https://app.box.com/s/6bkogsj1cutbnabf8ahecbkn89a2e69a
=…
Ebook
HUKUM Go-Pay
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2018/03/cet-18-gopay.pdf
HUKUM BPJS
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2015/08/bpjs-19-ramadhan-36h.pdf
HUKUM Deposit Uang Elektronik
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2017/02/GO-PAY-HHMK-2.pdf
HUKUM Pajak
http://erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-12-2.2.3-Pajak.pdf
HUKUM Titip Beli Online
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-12-Titip-beli-Online.pdf
HUKUM Transportasi Online
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-12-Transportasi-Online.pdf
HUKUM Hedging Syariah
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2015/08/Hedging-Syariah.pdf
HUKUM Sukuk Ijazarah
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-5-sukuk-ijarah.pdf
HUKUM Pembiayaan Multi Jasa
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-6-pembiayaan-multi-jasa.pdf
HUKU.Pengelolaan ZakaT
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-2-Zakat.pdf
TOLONG MENOLONG DALAM DOSA
erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2019/05/BAB-V-TOLONG-MENOLONG-DALAM-DOSA-DAN-MAKSIAT-.pdf

=…
HUKUM BPJS MENURUT SYARIAT ISLAM
.
بسم الله الرحمن الرحيم
.
Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada.Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, amma ba’du:
Berikut pembahasan tentang, semoga Allah menjadikan penyusunan risalah ini ikhlas karena-Nya dan bermanfaat,
Open Donasi,Sedekah,Waqaf,Infaq: https://bit.ly/2JIhYq3
kunjungi blog di https://bit.ly/2L0zNlR
Ebook Islam https://bit.ly/2vjhBt1
Mp3 Kajian: https://bit.ly/2Vg2wqJ
Ebook Islam 2: https://bit.ly/2UBykBM
mp3 kajian sunnah 2: https://bit.ly/2DDAn2x
Gabung Grup Kajian Sunnah dan Bimbingan Islam: https://bit.ly/2IAuxmR
.==

  • HUKUM BPJS MENURUT SYARIAT ISLAM

.
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan) menurut wikipedia merupakan Badan Usaha Milik-Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk-menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi-seluruh rakyat Indonesia , terutama untuk Pegawai Negeri Sipil,Penerima Pensiun PNS dan TNI/ POLRI , Veteran, Perintis
Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya-ataupun rakyat biasa. (lihat Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal1)
.

‼ BPJS Kesehatan bersama BPJS-Ketenagakerjaan (dahulu-bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam-kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan-pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai-beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 ,-sedangkan BPJS-Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014 .
.
✅ BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi-Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero),namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes
Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1Januari 2014
.

  • Hukum BPJS

.
✅ Sebelum menentukan hukum BPJS, harus diketahui terlebih dahulu sistem dan akad yang digunakan di dalam BPJS-tersebut. Setelah menela’ah beberapa rujukan, didapatkan
beberapa poin bawah ini, berikut pandangan syari’ah-terhadapnya:
.
Pertama : Menarik iuran wajib dari masyarakat. (UU SJSN/No.40 Th. 2004, Pasal 1 ayat 3) (UU BPJS/No.24 Th.2011, Pasal 14 dan 16) (Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 26)
.

Tanggapan: Iuran yang wajib dibayar kepada Pemerintah bisa-berupa zakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang-menerapkan Syariat Islam. Bisa juga berupa pajak, sedangkan-hukum pajak di dalam Islam masih terjadi perbedaan pendapat-diantara para ulama. Dari hasil pajak inilah seharusnya
pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam-pendidikan dan kesehatan.
.

‼ Seandainya BPJS ini dialihkan-menjadi pajak wajib bagi masyarakat dan dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat, maka-hukumnya boleh-menurut sebagian ulama. Apalagi ada rencana mewajibkan-BPJS kepada seluruh rakyat pada tahun 2019 .
.

✅ Jika menggunakan sistem Asuransi-Konvensional, maka-peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan-untuk membeli pelayanan atas resiko ( yang belum tentu-terjadi), dan ini hukumnya haram. ( Fatwa No : 21/DSN-MUI/X/2001
.
‼ Adapun jika ingin menggunakan sistem Asuransi Takaful,maka pesertanya memberikan hartanya secara suka rela – bukan terpaksa – demi kemaslahatan bersama, tanpa-mengharapkan dari harta yang diberikan tersebut. Maka dalam-hal ini hukumnya boleh. ((Fatwa No : 21/DSN-MUI/X/2001).
.
✅ Hal ini berdasarkan hadist Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam-bersabda:
.
ﺇﻥَّ ﺍﻷﺷْﻌَﺮِﻳِّﻴﻦَ ﺇِﺫَﺍ ﺃﺭْﻣَﻠُﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐَﺰْﻭِ ، ﺃَﻭْ ﻗَﻞَّ ﻃَﻌَﺎﻡُ ﻋِﻴَﺎﻟِﻬِﻢْ ﺑﺎﻟﻤَﺪﻳِﻨَﺔِ ، ﺟَﻤَﻌُﻮﺍﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢْ ﻓﻲ ﺛَﻮْﺏٍ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ، ﺛُﻢَّ ﺍﻗْﺘَﺴَﻤُﻮﻩُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻓﻲ ﺇﻧَﺎﺀٍ ﻭَﺍﺣﺪٍ ﺑﺎﻟﺴَّﻮِﻳَّﺔِﻓَﻬُﻢْ ﻣِﻨِّﻲ ﻭَﺃﻧَﺎ ﻣِﻨْﻬُﻢْ
.
‼ “Sesungguhnya keluarga al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan-bekal di dalam peperangan atau menepisnya makanan-keluarga mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa-yang mereka miliki di dalam satu kain, kemudian mereka bagi-rata di antara mereka dalam satu bejana, maka mereka itu-bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. “ (HRBukhari, 2486 dan Muslim,2500)
.

Jika peserta Asuransi Takaful mengharapkan dari harta yang-sudah diberikan, maka ini bertentangan dengan pengertian-hibah, yang secara hukum Islam, harta yang sudah dihibahkan-hendaknya jangan ditarik kembali. Ini sesuai dengan hadits-Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
.
ﻻَ ﻳَﺤِﻞُّ ﻟِﻠﺮَّ ﺟُﻞِ ﺃَﻥْ ﻳُﻌْﻄِﻲَ ﺍﻟْﻌَﻄِﻴَّﺔَ ﺛُﻢَّ ﻳﺮْﺧِﻊَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺇِﻻَّ ﺍﻟْﻮَ ﺍﻟِﺪَ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳُﻌْﻄِﻲﻭَﻟَﺪَﻩ
.
‼ “Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian-kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua-(yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa-i, dan-Ibnu Majah,dishahihkan Syekh Al-Albani)
.

✅ Ini dikuatkan dengan hadist hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu lainnya, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi-wasallam bersabda:
.
ﺍﻟْﻌَﺎﺋِﺪُ ﻓِﻰ ﻫِﺒَﺘِﻪِ ﻛَﺎﻟْﻜَﻠْﺐِ ﻳَﻌُﻮﺩُ ﻓِﻰ ﻗَﻴْﺌِﻪِ
.
‼ “Orang yang mengambil kembali pemberian ( yang telah-diberikan kepada orang lain ) seperti anjing yang menjilat-muntahannya ( HR. Bukhari dan Muslim )
.
Kedua : Memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi-yang menimpa peserta. (UU SJSN/No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat3)
.

Tanggapan: Memberikan perlindungan atas resiko sosial-ekonomi yang menimpa peserta berdasarkan jumlah premi-yang dibayarkan adalah salah satu ciri asuransi konvensional yang diharamkan, karena menjual sesuatu yang tidak jelas dan-bersifat spekulatif ( gharar ). Jika peserta mendapatkan resiko,dia mendapatkan pelayanan, tetapi jika tidak mendapatkan-resiko, maka premi yang dibayarkan tiap bulan akan hangus.
.

Ketiga : BPJS bertujuan agar masyarakat saling membantu satu dengan yang lainnya.
.

Tanggapan: Di dalam BPJS tidak selalu didapatkan unsur-saling membantu ( ta’awun ) dalam arti yang sebenarnya. Karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi-berniat untuk membantu orang lain, tetapi cenderung untuk-kepentingan diri sendiri, agar jika sakit, ia mendapatkan-pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal. Dan tidak-selalu didapatkan orang kaya membantu orang miskin, karena-pada kenyataannya justru banyak dari orang kaya yang-terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang-tidak sakit.
.
‼ Bentuk ta’awun yang dianjurkan adalah orang-orang kaya-membantu orang-orang miskin, tanpa mengharap timbal balik-dari orang miskin. Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk-zakat, pajak, maupun pengumpulan dana sosial.
.
Keempat : Dana yang terkumpul dari masyarakat-dikembangkan oleh BPJS, baik dalam bentuk investasi-maupun di simpan di Bank-bank Konvensional, yang secara-tidak langsung juga mengambil keuntungan. ( UU BPJS/No.24Th.2011, Pasal 11) dan (UU SJSN/No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat7) (Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 33). Ini juga disebutkan-dalam UU 24/2014, bahwa jaminan sosial harus disimpan-dalam bank pemerintah yang ditunjuk .

Tanggapan: Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah-hasil dari investasi ribawi. Peserta BPJS telah sengaja-melakukan akad investasi yang di simpan di Bank-bank-Konvensional, kemudian hasilnya akan mereka terima berupa-pelayanan kesehatan. Ini berbeda dengan dana haji ataupun-dana-dana lain dari Pemerintah yang diterima masyarakat,
karena di dalamnya tidak ada akad investasi, tetapi hanya-akad mendapatkan pelayanan, yang mana masyarakat tidak-mempunyai pilihan lain kecuali melalui pemerintah.
.
‼ Selain itu, di dalam Asuransi Sosial tidak dibolehkan-mengambil keuntungan kecuali sekedar gaji bagi pengelola-sesuai dengan kerjanya.

.
Kelima : Peserta BPJS jika meninggal dunia, maka haknya-untuk mendapatkan dana BPJS gugur secara otomatis.
.

Tanggapan: Seseorang jika mempunyai hak berupa harta-benda atau sesuatu yang bernilai, jika dia meninggal dunia,maka hak tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya. Jika-hak tersebut menjadi hangus, maka di sini ada unsur-kedhaliman dan unsur merugikan pihak lain. Jika hal itu-dianggap kesepakatan, maka tidak boleh ada kesepakatan-yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan-sesuatu yang haram.

‼ sebagaimana dalam hadist hadist Amru bin ‘Auf Al Muzani radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
.
ﺍﻟﺼُّﻠْﺢُ ﺟَﺎﺋِﺰٌ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﺇِﻟَّﺎ ﺻُﻠْﺤًﺎ ﺣَﺮَّﻡَ ﺣَﻠَﺎﻟًﺎ ﺃَﻭْ ﺃَﺣَﻞَّ ﺣَﺮَﺍﻣًﺎ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَﻋَﻠَﻰ ﺷُﺮُﻭﻃِﻬِﻢْ ﺇِﻟَّﺎ ﺷَﺮْﻃًﺎ ﺣَﺮَّﻡَ ﺣَﻠَﺎﻟًﺎ ﺃَﻭْ ﺃَﺣَﻞَّ ﺣَﺮَﺍﻣًﺎ
.
✅ “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali-perdamaian yang mengharamkan yang halal atau-menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh-menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang-halal atau menghalalkan yang haram.” Abu Isa berkata; Hadits-ini hasan shahih . (Hadist Hasan Shahih Riwayat Tirmidzi)
.
‼ Ini dikuatkan dengan hadist Aisyah radhiyallahu ‘anha-bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
:
.
ﻛُﻞُّ ﺷَﺮْﻁٍ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺑَﺎﻃِﻞٌ , ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﺎﺋَﺔَ ﺷَﺮْﻁٍ
.
✅ “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah adalah-batil, walaupun seratus syarat . “(HR Bukhari dan Muslim)
.
Keenam : Memberikan sanksi atau denda bagi peserta yang-menunggak atau terlambat dalam membayar premi. (PeraturanBPJS No.1/ 2014, Pasal 35, ayat 4 dan 5)
.

Tanggapan: Seseorang yang berutang dan terlambat dalam-pembayarannya, maka tidak boleh dibebani dengan membayar-denda, karena ini termasuk riba yang diharamkan, kecuali jika-dia mampu dan tidak ada i’tikad baik untuk membayar, maka –menurut sebagian ulama – boleh dikenakan denda yang-diperuntukkan sebagai dana sosial dan sama sekali tidak-boleh diambil manfaatnya oleh yang mengutangi. (Fatwa DSN,No: 17/DSN-MUI/IX/2000).

‼ Hal ini sesuai dengan hadits Ali-bahwasanya radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
.
ﻛُﻞُّ ﻗَﺮْﺽٍ ﺟَﺮَّ ﻣَﻨْﻔَﻌَﺔً ﻓَﻬُﻮَ ﺭِﺑًﺎ .
.
✅ “Setiap pinjaman yang membawa manfaat (yang meminjamkan)-maka dianggap riba “ (HR. Baihaqi dan Hakim, berkata al-Bushairi di dalam Ittihaf al- Khirah al-Mahirah (3/380):
.
‼ Sanadnya lemah karena di dalamnya terdapat Siwar bin-Mush’ab al-Hamdani. Tetapi dia mempunyai penguat secaramauquf dari Fidhalah bin Ubai
d)
.
Apakah denda tersebut masuk dalam katagori asy-Syarth al-Jazai (Syarat Bersangsi), yaitu syarat berupa denda atas-keteledoran dalam bekerja? Sebagian ulama membolehkan-memberikan sangsi atas keteledoran atau keterlambatan dalam-bekerja, tetapi tidak membolehkan denda di dalam utang-piutang. Denda di dalam BPJS termasuk dalam katagori denda-karena utang piutang.
.
Ketujuh : Belum ada badan pengawas syariah (BPS) dan belum-ada audit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
.
Kedelapan : Belum menerapkan Asuransi Syariah
.

Kesimpulan:
.
✅ Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa BPJS masih-menyisakan banyak masalah, selain sistem administrasi yang-belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi hukum-Islam. Oleh karenanya, diharapkan ke depan pemerintah-membentuk BPJS Syari’ah yang menerapkan Asuransi Syari’ah-yang dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas-Syari’ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional(DSN). Wallahu A’lam.
.

Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA
=…

___________ Lanjut ke Halaman 2 _________